PURWAKARTA - Rencana kebijakan penghapusan Ujian Nasional atau
UN oleh Pemerintah Pusat terus menuai komentar, diantaranya dari Bupati
Purwakarta Dedi Mulyadi. Pria yang di sapa kang dedi tersebut, mengaku sudah
lama mengusulkan penghapusan Ujian Nasional, mendengar usulannya akan
diterapkan dalam kebijakan secara nasional, ia pun mengapresiasi langkah
tersebut.
“Saya sudah lama mengusulkan penghapusan Ujian Nasional,
beberapa kali sempat kirim surat, karena saya kira Ujian Nasional itu tidak
sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia,” kata Dedi hari ini Senin (28/11) di
rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 Purwakarta.
Karakteristik Indonesia yang plural menurut dia, membutuhkan
formulasi pendidikan yang komprehensif, sehingga standarisasi kualitas pelajar
tidak bisa menggunakan kriteria yang sama.
“Karakter setiap wilayah di Indonesia itu kan berbeda, sangat
plural. Maka sudah seharusnya penentuan kelulusan ada pada guru yang
sehari-hari mengajar, bukan pada pemerintah. Indikatornya cukup dua hal saja,
pertama penilaian budi pekerti dan yang kedua keahlian siswa,” kata dia
menambahkan.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu pun mengidentifikasi
masalah yang kerap mendera pelajar di sekolah. Ia berujar, pelajar sudah cukup
dibebani dengan mata pelajaran yang banyak setiap hari. Ujian Nasional menurut
dia, hanya akan menambah beban pelajar tersebut.
“Pelajar
tingkat SMP saja harus dijejali 17 mata pelajaran. Harusnya kita adopsi saja
sistem ujian yang ada di Finlandia, pelajar cukup diuji dengan mata pelajaran
bahasa nasional dan boleh memilih pelajaran yang sesuai dengan minat dan
kemampuannya. Saya kira dengan begitu pelajar akan lebih termotivasi,”
tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri sejak Tahun 2008 telah
menerapkan Sistem Pendidikan Berkarakter berbasis Pendidikan Aplikatif. Para
pelajar di wilayah ini diberikan pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya
selain pelajaran akademik yang sudah tercantum dalam kurikulum.(Hms/Bim)