 |
| Pembangunan taman di wilayah kota karawang |
Potretkarawang.com - Sempat menjadi sorotan publik terkait
besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, kini publik juga menyoroti
pelaksanaan pengerjaan penataan dan pembangunan taman yang dilaksanakan pihak
penyedia jasa pertamanan pada empat lokasi di wilayah kawasan perkotaan
Kabupaten Karawang.
Publik menilai, pelaksanaan pengerjaan pembangunan taman yang digelar
pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)
Kabupaten Karawang hasilnya tidak akan sesuai harapan.
"Saya sudah hampir dua minggu melihat pelaksanaan pembangunan taman,
baik yang berada di wilayah Karawang Barat, atau pun yang di Telukjambe
Timur. Saya pesimis hasilnya tidak akan maksimal,"ungkap Anwar, warga yang
mengaku dari Kelurahan Karawang Kulon, Rabu (22/11).
Ia mengatakan, sejak dua pekan
dirinya melihat proses pembangunan taman, tidak pernah sekalipun ia melihat
adanya aktifitas pengawasan secara langsung dari instansi terkait, yang biasa
dilakukan pada setiap kegiatan yang dibiayai dari uang daerah.
"Saya belum pernah melihat pengawas, atau ada ahli dari pihak penyedia
jasa yang intens turun ke lokasi untuk melakukan pentahapan pembangunan.
Padahal biasanya, setiap penyedia jasa itu dipersyaratkan harus menempatkan
tiga ahli, diantaranya manager, orang lanskep, dan ahli K3. Ini malah belum
terlihat. Yang ada hanya pekerja atau tukang biasa,"kata Asep.
Akan hal itu, lanjut Asep, bisa dipastikan pelaksanaan pekerjaan seperti
yang sudah ditetapkan didalam kerangka acuan kerja (KAK) tidak akan berjalan
sesuai rencana.
"Nanti diperiksa saja kapan-kapan, coba di cek tanah arugannya, padat
tidak. Padahal untuk pekerjaan arugan saya meyakini pemerintah melalui instansi
terkait pasti mempersyaratkan adanya kegiatan pemadatan dengan menggunakan
stemper,"lanjut Asep.
Selain itu, Asep juga menyayangkan itikad kurang baik yang dilakukan oleh
pihak penyedia jasa. Seharusnya, pekerja itu diberikan keamanan yang safety,
tidak memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi.
"Lihat saja, standar keselamatan pekerjanya tidak ada. Mana ada
pekerja yang menggunakan sarung tangan yang representatif, helm, sepatu, bahkan
rambu-rambu lalu lintas sebagai tindakan pencegaha. Ini di pinggir jaln loh
melaksanakan pekerjaannya,"tandas Asep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau informasi yang
dapat disampaikan pihak dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan.
Saat disambangi ke kantornya, PPK Kegiatan, Novi Gunawan, tidak berada di
kantornya dengan alasan sedang di lapangan.
"Bapak sedang monitor pekerjaan,"ungkap staf DPRKP yang meminta
identitasnya tidak dipublikasikan. (red)