Halloween party ideas 2015


PURWAKARTA - Kabupaten Purwakarta berhasil menjadi salah satu nominee untuk menerima penghargaan dari Dewan HAM PBB sebagai daerah paling toleran di Indonesia. Predikat ini membuat penyelenggara kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2016 mengundang Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk berbagi gagasan dan tips menjadikan sebuah daerah menjadi toleran.

Dihadapan ratusan peserta Festival HAM 2016 yang diselenggaran hari ini Kamis (1/12) di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut membeberkan pola pendidikan untuk membangun sikap toleransi di Purwakarta. Ia berujar kesadaran terhadap kultur harus menjadi soko guru dalam penciptaan sikap toleran.

“Kunci membangun sikap toleran itu ada pada pendidikan, kita tidak boleh mengkavling-kavling karena setiap pelajar memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Maka untuk menciptakan suasana ibadah yang nyaman, kami menyediakan ruang ibadah khusus bagi setiap agama,” jelas Dedi.

Acara yang diikuti oleh kalangan pendidik, birokrat, tokoh agama, tokoh masyarakat ini pun turut diisi oleh paparan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat.

Imdadun mengatakan langkah untuk membangun terpeliharanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kultur toleran di Purwakarta harus diimplementasikan di daerah lain. Ia berujar kepala daerah tidak perlu malu untuk mengadopsi program terkait Hak Asasi Manusia yang telah sukses dilaksanakan di daerah lain.

“Hak Asasi Manusia itu harus sudah menjadi gerakan mainstream, dan ini harus diinisiasi oleh para kepala daerah di masing-masing wilayahnya. Purwakarta sudah berhasil melakukan itu, sebentar lagi siap menerima penghargaan HAM dari PBB sebagai daerah paling toleran,” tegas Imdadun.

Berdasarkan pantauan, Acara Festival HAM 2016 ini turut pula dihadiri oleh Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Bupati Bojonegoro selaku tuan rumah Suyoto atau akrab disapa Kang Yoto serta seluruh komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.(Hms/Bim) 
Diberdayakan oleh Blogger.